Pemkab Bogor Gandeng KPK Perkuat Tata Kelola Pemerintahan Bersih dan Transparan

Fokus Evaluasi Kinerja, Pertambangan, dan Program Strategis Daerah

𝘽𝙤𝙜𝙤𝙧𝙕𝙤𝙣𝙚𝙉𝙚𝙬𝙨 | Bupati Bogor, Rudy Susmanto menegaskan, Pemerintah Kabupaten Bogor menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bersih dari praktik KKN.

Penegasan tersebut disampaikan usai kegiatan Koordinasi Evaluasi Program Tahun 2025 dan Pembahasan Rencana Kerja dan Program Prioritas Tahun 2026, serta pembahasan alih fungsi lahan dan pertambangan, bersama KPK di Cibinong, Selasa, 20 Januari 2026.

“Pemkab Bogor secara resmi meminta pendampingan KPK terhadap beberapa program strategis. Ini adalah bagian dari evaluasi satu tahun perjalanan pemerintahan kami, sekaligus respons atas berbagai aduan masyarakat dan pemberitaan yang berkembang,” jelas Rudy.

Pertambangan dan Alih Fungsi Lahan Jadi Fokus Utama

Menurut Rudy, pendampingan KPK diperlukan agar seluruh kebijakan dan program strategis berjalan sesuai peraturan perundang-undangan.

“Salah satu fokus utama pembahasan adalah persoalan pertambangan dan alih fungsi lahan di Kabupaten Bogor. Pembahasan terkait sektor pertambangan dijadwalkan berlangsung selama dua hari, mulai hari ini hingga esok hari,” kata Rudy.

Selain itu, Pemkab Bogor juga meminta pendampingan KPK pada proyek strategis, seperti pembebasan lahan jalan khusus angkutan tambang dan barang, pembangunan Jalan Rancabungur–Leuwiliang, serta program prioritas lainnya.

“Pendampingan tidak hanya melibatkan KPK, tetapi juga dilakukan melalui kolaborasi dengan aparat penegak hukum lainnya, seperti Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor dan Polres Bogor,” jelas Rudy.