Indonesia saat ini berada di persimpangan penting menuju era mobilitas berkelanjutan. Percepatan adopsi kendaraan listrik (EV) menuntut kesiapan ekosistem yang komprehensif, terutama pada sektor infrastruktur pengisian daya.
Peningkatan jumlah Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) menjadi indikator krusial keberhasilan transisi ini. Data menunjukkan bahwa ketersediaan titik pengisian yang merata masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi operator dan pemerintah.
Tantangan utama terletak pada distribusi geografis SPKLU yang masih terpusat di wilayah metropolitan dan jalur utama. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bagi calon pengguna EV mengenai jarak tempuh dan kemudahan pengisian di luar kota besar.
Menurut pengamat industri otomotif, kepercayaan konsumen akan meningkat drastis jika mereka melihat ketersediaan stasiun pengisian yang andal. Infrastruktur yang memadai adalah jaminan psikologis bagi pengguna untuk beralih dari mobil konvensional ke listrik.
Keterbatasan infrastruktur dapat memperlambat laju investasi asing di sektor manufaktur EV dalam negeri. Pemerintah perlu memastikan regulasi yang mendukung kemudahan investasi dan pembangunan SPKLU oleh pihak swasta.
Saat ini, berbagai BUMN dan perusahaan swasta mulai berkolaborasi untuk memperluas jaringan SPKLU, termasuk pengembangan teknologi pengisian cepat (fast charging). Inovasi model bisnis, seperti pengisian daya di rumah atau kantor, juga didorong untuk mengurangi beban infrastruktur publik.
Elektrifikasi nasional adalah proyek jangka panjang yang membutuhkan sinergi kuat antara regulasi, teknologi, dan infrastruktur. Dengan fokus pada pemerataan dan kualitas SPKLU, Indonesia dapat mewujudkan visi menjadi pusat kendaraan listrik di kawasan.
