π½π€ππ€π§ππ€π£ππππ¬π¨ | Bupati Bogor, Rudy Susmanto menegaskan, Pemerintah Kabupaten Bogor siap menjadi bagian aktif dalam memperkuat sistem hukum yang berkeadilan, inklusif, dan berpihak pada kemaslahatan masyarakat.
Komitmen tersebut disampaikan Bupati Rudy saat menghadiri kegiatan Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dengan Gubernur Provinsi Jawa Barat, serta Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kepala Kejaksaan Negeri/Kota dengan Bupati dan Wali Kota se-Jawa Barat, di Gedung Swantantra Wibawa Mukti, Kabupaten Bekasi, pada Selasa, 4 November 2025.
Langkah ini menjadi momentum penting dalam memperkuat koordinasi pemerintah daerah bersama penegak hukum untuk menghadirkan penegakan hukum yang lebih efektif dan berpihak pada masyarakat.
Pidana Kerja Sosial, Solusi Penguatan Kepatuhan Hukum
Fokus utama kerja sama adalah penerapan pidana kerja sosial sebagai alternatif hukuman bagi pelaku tindak pidana. Konsep hukum ini mendorong keadilan yang lebih humanis, edukatif, dan berorientasi pada pemulihan sosial.
Program ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum, membangun rasa tanggung jawab pelaku kepada lingkungan sosial, serta membuka kesempatan bagi mereka untuk kembali berkontribusi positif di tengah masyarakat.
Bupati Bogor Rudy Susmanto menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap inisiatif tersebut.
βSaya mendukung sepenuhnya langkah ini dalam penerapan pidana kerja sosial bagi pelaku tindak pidana. Semoga melalui kerja sama ini tercipta keadilan yang merata serta meningkatkan kepatuhan hukum di tengah masyarakat Jawa Barat,β ujar Rudy Susmanto.
