π½π€ππ€π§ππ€π£ππππ¬π¨ | Kebijakan penutupan tambang oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat di Kabupaten Bogor memicu lonjakan harga material yang berdampak langsung pada pelaksanaan proyek pembangunan hingga tingkat desa.
Pasalnya, lonjakan biaya tersebut dikhawatirkan berimbas pada akuntabilitas proyek dan tata kelola anggaran tahun berikutnya.
Kondisi ini menjadi sorotan saat entry meeting pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 di Ruang Serbaguna I Sekretariat Daerah, Cibinong,Β Rabu, 25 Februari 2026.
Proyek Tetap Jalan Meski Tekanan Biaya
Wakil Bupati Bogor, Jaro Ade, mengungkapkan bahwa para pelaksana pekerjaan tetap menyelesaikan proyek meski menghadapi tekanan biaya akibat naiknya harga material pasca penutupan tambang.
βKami memohon arahan dan pendampingan BPK agar pelaksanaan pembangunan tetap berjalan optimal, akuntabel, serta tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,β ungkap Wakil Bupati Bogor, Jaro Ade.
WTP 2025 Jadi Modal Kepercayaan Publik
Dalam forum tersebut, Jaro Ade juga menyampaikan apresiasi atas pendampingan BPK yang mengantarkan Kabupaten Bogor kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tahun 2025.
βAlhamdulillah, capaian ini menjadi kebanggaan bagi masyarakat Kabupaten Bogor. Kami berharap di tahun 2026 tetap mendapatkan bimbingan dan arahan agar tata kelola keuangan daerah semakin baik dan kualitas WTP dapat terus terjaga,β ujar Jaro Ade.
