π½π€ππ€π§ππ€π£ππππ¬π¨ | Ketidaktepatan data penerima bantuan kesehatan mulai disorot serius Pemerintah Kabupaten Bogor, yang langsung bergerak melakukan βground checkβ besar-besaran, untuk memastikan hanya warga yang benar-benar berhak yang menikmati fasilitas BPJS gratis.
Ground Check PBI JK Bongkar Akurasi Data Penerima Bantuan
Sesuai arahan Bupati Bogor,Β Rudy Susmanto, Pemerintah Kabupaten Bogor bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bogor menggelar Rapat Koordinasi Pelaksanaan Ground Check terhadap Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) Non Aktif.
Langkah ini menjadi strategi penting untuk memastikan ketepatan sasaran penerima bantuan, sekaligus menjaga keberlanjutan layanan kesehatan masyarakat melalui skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Sekda: Data Jadi Kunci Kebijakan
Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, menegaskan bahwa validitas data merupakan fondasi utama dalam setiap kebijakan pemerintah, terutama dalam mendukung Universal Health Coverage (UHC).
βData menjadi dasar utama dalam setiap kebijakan. Karena itu, kolaborasi dengan BPS dan seluruh perangkat daerah sangat penting agar data yang digunakan benar-benar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, termasuk dalam mendukung keberhasilan program UHC di Kabupaten Bogor,β ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa tantangan besar Kabupaten Bogor terletak pada dinamika sosial ekonomi masyarakat yang terus berubah.
βIni bukan hanya tugas satu instansi, tetapi kerja bersama. Kita ingin memastikan masyarakat yang benar-benar berhak tetap mendapatkan haknya, terutama dalam kepesertaan PBI JK yang menjadi bagian penting dari UHC,β tambahnya.
