π½π€ππ€π§ππ€π£ππππ¬π¨ | Bupati Bogor, Rudy Susmanto membahas tiga isu strategis yang berdampak langsung pada stabilitas pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Bogor, dalam rapat di Aula Soekarno Hatta, Pendopo Bupati, Senin, 2 Maret 2026.
Sorotan utama tertuju pada antisipasi berakhirnya 222 masa jabatan kepala desa pada 2028, penataan TPA Galuga, serta transformasi digital sistem perizinan.
Langkah cepat ini disiapkan untuk memastikan tidak terjadi kekosongan kepemimpinan desa dan menjaga keberlanjutan pembangunan daerah.
222 Kepala Desa Akan Berakhir 2028, Pemkab Siapkan Skema Pj ASN
Isu pertama yang menjadi perhatian adalah pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak.
Pemerintah Kabupaten Bogor tengah menyusun payung hukum komprehensif sekaligus menyiapkan skema penunjukan Penjabat (Pj) Kepala Desa dari unsur ASN.
"Langkah ini dilakukan agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal, stabil, dan kondusif tanpa adanya kekosongan kepemimpinan di tingkat desa," kata Rudy Susmanto.
Strategi ini dinilai penting untuk menjaga stabilitas pemerintahan desa menjelang 2028.
