Ciptakan Masyarakat dan Pemerintah Anti Korupsi Melalui Pendidikan Anti Korupsi Sejak Dini

BogorZoneNews - Pj. Bupati Bogor, Asmawa Tosepu menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas), tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah, yang berlangsung di di Ruang Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Jakarta, Selasa, 6 Februari 2024.

Turut hadir dalam Rakornas yakni, Inspektur dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, Pj. Gubernur DKI Jakarta, Pj. Gubernur Banten, dan para kepala daerah yang hadir langsung maupun secara virtual. Acara juga diikuti secara virtual oleh Kepala Sekolah SD, SMP, SMA, dan SMK Negeri se-Indonesia.

Rakornas yang juga dihadiri Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian dan Ketua KPK, Nawawi Pomolango itu, dilakukan untuk meningkatkan sinergi dan kolaborasi dalam mengimplementasikan strategi pendidikan Anti Korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian mengatakan, Kepala Daerah menjadi leading sector untuk pendidikan Anti Korupsi di daerahnya masing-masing. Untuk itu para Kepala Daerah harus memiliki komitmen dan pengawasan konsep yang kuat agar budaya Anti Korupsi bisa terwujud.

“Kalau Kepala Daerahnya tidak memiliki komitmen dan hanya seremonial, tidak akan sukses. Untuk itu Kepala Daerah harus betul-betul bekerja dengan baik terutama 210 penjabat (Pj), ini momentum bagus untuk rekan-rekan Pj untuk menciptakan pemerintahan yang Anti Korupsi,” tegas Tito.

Menurut Tito, pendidikan Anti Korupsi sejak dini menjadi kunci terciptanya masyarakat dan pemerintahan yang Anti Korupsi, juga menjadi senjata untuk mengurangi tindakan kejahatan.

“Karena keberhasilan penegakan hukum adalah bukan dihitung dari banyaknya yang masuk penjara karena melanggar hukum, tetapi dari sedikit atau tidak ada lagi orang yang melakukan pelanggaran hukum termasuk melakukan tindakan korupsi,” ungkap Menteri Dalam Negeri.

Lebih lanjut, Menteri Dalam Negeri menegaskas, selain penindakan juga harus memperkuat pencegahan dan pendidikan Anti Korupsi sejak dini, dimulai dari lingkungan sekolah PAUD, TK dan SD sebagai wujud komitmen menciptakan gerakan Anti Korupsi di Indonesia.

“Betapa pentingnya pendidikan Anti Korupsi sejak dini, saya yakin sangat berpengaruh. Sehingga akan menciptakan iklim kompetitif, sehingga para generasi penerus bangsa paham, bahwa korupsi adalah sesuatu yang buruk, negatif, melanggar hukum dan merugikan. Jika itu sudah tertanam, penindakan mungkin tidak perlu terjadi,” tandasnya.

Selanjutnya, Ketua KPK RI, Nawawi Pomolango mengatakan, program pendidikan Anti Korupsi merupakan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, pendidikan Anti Korupsi menjadi bagian penting untuk diterapkan mulai dari tingkatan PAUD, SD dan SMP. Karena semua menyadari bahwa kualitas keilmuan saja belum cukup untuk membekali anak-anak Indonesia.

“KPK sangat berharap, apa yang kita koordinasikan dan sepakati hari ini akan kita tindaklanjuti bersama pada tingkat level teknis, percepatan implementasi di seluruh jenjang pendidikan. Semoga ini dapat mempercepat gerakan masif implementasi pendidikan Anti Korupsi, jika dilakukan bersama secara sinergis akan semakin cepat pula memberikan pengaruh pada penguatan karakter Anti Korupsi dan integritas peserta didik dan lulusannya serta seluruh ekosistem pendidikan,” imbuhnya. ***

Penulis : Dimas
Editor : Deddy Blue